• Breaking News

    Digitalisasi Perikanan Berkelanjutan di Era Revolusi Industri 4.0



    Indonesia adalah negara maritim, sebagai negeri bahari, potensi Indonesia tak perlu diragukan lagi sebagai salah satu produsen perikanan terbesar di dunia.

    Meski begitu, perikanan dalam negeri masih memiliki berbagai pekerjaan rumah seperti tata kelola perikanan nasional. Saat ini tata kelola perikanan, ditinjau perspektif ekologi-ekonomi cenderung kurang sehat antara pemangku kepentingan perikanan, baik dalam perspektif pemerintah maupun pelaku usaha, dan masyarakat sipil.

    Memasuki setahun sudah dunia dilanda pandemi tak terkecuali Indonesia, banyak sektor ekonomi yang terdampak, masyarakatpun terkena dampaknya, sektor kelautan dan perikanan juga merasakan betapa pandemi sebagai salah satu faktor yang membuat ekonomi terseok.

    Semua sektor perlu segera dipulihkan , pemulihan dan pengembangan ekonomi harus benar benar cermat. Akselerasi pemulihan dan pengembangan sektor perikanan yang terdampak COVID-19 memerlukan inovasi dan kolaborasi hulu hilir. Pandemi menuntut dunia untuk optimal dalam memanfaatkan digitalisasi disemua lini kehidupan.

    Digitalisasi perikanan menjadi jembatan untuk mendorong inovasi. Digitalisasi usaha perikanan juga dinilai menjadi instrumen percepatan pemulihan ekonomi perikanan. Apalagi tantangan pembangunan perikanan pada 2021 dan seterusnya adalah menciptakan iklim usaha yang berbasis keterukuran dan keterlacakan (treacebility) dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan keadilan melalui inovasi teknologi.

    McKinsey Global Institute dalam publikasinya tahun 2012, "The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential" memproyeksikan Indonesia bisa menjadi perekonomian terbesar ketujuh dunia pada 2030 setelah China, AS, India, Jepang, Brasil, dan Rusia. Hasil riset ini tentunya menjadi kabar gembira sekaligus semangat dalam menggalakkan pembangunan khususnya sektor kelautan dan perikanan.

    Apresiasi dan dukungan kepada pemerintah harus terus digelorakan dimana negara telah memiliki komitmen untuk memperkuat kelembagaan dan pembiayaan di sektor perikanan. Dalam mewujudkan komitmen tersebut diharapkan pemerintah bisa mengusung konsep pentahelik yaitu sebuah konsep pembangunan atau pengembangan sebuah sektor ekonomi yang melibatkan berbagai stakeholder. Hal ini tentunya menjadi harapan bahwa negara mampu memanfaatkan "peluang emas" sektor kelautan dan perikanan.

    Dengan potensi yang besar setara bahkan lebih dari potensi sektor minerba sektor kelautan dan perikanan sudah seharusnya sektor ini memiliki kontribusi yang terintegrasi, berkelanjutan serta berkeadilan. Di era digital dimana dunia sudah terasa tak bersekat seperti saat ini pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia sudah semestinya berbasis data saintifik, berbasis riset, serta sudah saatnya menggalakkan digitalisasi di semua lini sub sektor kelautan dan perikanan.

    Ketiadaan data acapkali menjadi faktor penghambat. Padahal, digitalisasi pembenahan tata kelola sektor kelautan dan perikanan adalah salah satu kunci agar Indonesia berdaya saing dan memiliki bargaining position yang kuat. Hal tersebut justru sayang jika tidak dilakukan ditengah tren produksi perikanan di Tanah Air, dalam kurun 20 tahun terakhir selalu tumbuh.

    Digitalisasi pembangunan ekonomi identik dengan sebuah inovasi baik berbasis data atau berbasis aplikasi dalam sektor kelautan dan perikanan misalnya inovasi yang harus disediakan seperti pemanfaatan mahadata (big data) untuk menemukan ikan. Inovasi ini mampu membantu nelayan secara optimal karena nelayan tidak lagi mencari ikan, tetapi langsung menangkap ikan. Selanjutnya inovasi pemasaran atau transaksi digital, inovasi ini adalah terobosan yang sangat tepat sehingga industri kelautan dan perikanan tidak berbelit belit dan melalui rantai pemasaran yang panjang, hal ini tentunya agar mempercepat perdagangan dalam negeri dan ekspor.

    Percepatan digitalisasi yang didukung penguatan dan optimalisasi penggunaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi untuk kelautan dan perikanan harus di optimalkan hal ini dalam rangka memprioritaskan pengembangan industri 4.0, serta upaya mewujudkan target Indonesia masuk peringkat ke-5 besar negara perikanan.

    Hingga saat ini tantangan perikanan masih berkutat menyoal perizinan, hasil tangkapan yang tak terlaporkan, dan pengaturan penangkapan yang belum optimal. Selain itu, ancaman degradasi habitat dan ekosistem di kawasan pesisir laut serta penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing) dan yang sering heboh adalah masalah illegal Fishing.

    Sengkarut tata kelola perikanan banyak didasari oleh persoalan data yang validitas dan keterandalannya perlu diuji. Kalau mau dibedah lebih dalam di setiap segmen, mekanisme data statistik yang delay dua tahun sudah tidak cocok dengan sistem manajemen saat ini. Saat ini pengelolaan perikanan yang optimal harus berbasis data yang update.

    Sementara itu, persyaratan pasar ekspor semakin ketat, mencakup jaminan keamanan pangan, ketelusuran, dan keberlanjutan produk perikanan yang dipasok. Untuk bisa menerapkan itu, diperlukan integrasi informasi secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital.

    Tentunya dengan adanya data yang terintegrasi dapat dilakukan pemantauan kesehatan stok ikan dan penyusunan dokumen strategi pemanenan. Sehingga peluang pengembangan perikanan menjadi lebih terukur.

    Kolaborasi pembangunan sektor perikanan tentunya harus mampu membangun ruang partisipatif mulai dari masyarakat, akademisi, aktivis hingga pemerintah. Pemberdayaan sumber daya manusia, bisa menguatkan kerja sama antar kalangan.

    Permasalahan lain yang juga perlu menjadi konsen semua pihak selain sub sektor perikanan tangkap adalah sub sektor konservasi seperti penangkapan ikan tidak ramah lingkungan atau masalah pemburuan serta perdagangan biota laut yang dilindungi serya komoditas perikanan yang harus dikendalikan penangkapannya, banyak oknum yang masih terus masif melakukan tindakan tersebut untuk itu harus terus digalakkan upaya mengendalikan penangkapan ikan tersebut melalui program Inisiatif Kolaborasi Pendataan, tentunya program ini merupakan sebuah wadah multipihak sekaligus memberikan kontribusi pengumpulan data dan informasi perikanan di Indonesia sebagai bahan evaluasi serta tindak lanjut kedepan untuk mencari solusi yang tepat.

    Tentunya jika penangkapan dibiarkan tanpa ada data yang valid, maka Indonesia, sebagai anggota CITES, ada kemungkinan tak akan lagi bisa mengekspor komoditas itu. Sementara untuk jangka panjang, jika sumber daya ikan tak terkelola dengan baik, spesies tersebut terancam punah.

    Dalam perspektif budi daya acapkali memperlihatkan pola yang tidak jauh beda. Potensi daerah budi daya, pemanfaatan area budi daya, kapasitas produksi, efisiensi lahan, produktivitas juga masih mendapati leg data yang panjang. Data kebutuhan pakan, catatan produksi intensif yang relatif tercatat dengan baik. Sementara kemampuan daya dukung budi daya juga masih menyisakan persoalan.

    Sub sektor pengolahan masih menunjukkan data yang belum terupdate dengan baik, data jumlah kebutuhan bahan baku, jumlah produk olahan, jumlah UMKM, jumlah industri besar, dan konsumsi ikan masih bersifat estimasi kasar. Sering terjadi demi mengejar target kinerja maka sering terjadi mekanisme ganda asumsi dasar dalam penetapan kriteria UPI. Ada kriteria UPI yang ditetapkan berdasarkan kapasitas pengolahan, kadang juga berdasarkan pada omzet. Akibatnya akan diperoleh perbedaan jumlah UPI dalam kategori yang sama.

    Kasus tingkat konsumsi ikan juga menjadi permasalahan dimana ketika menentukan tingkat konsumsi ikan, tingkat konsumsi berbasis produk harus dipisah dengan jelas agar terekam data yang memang konsumsi riil ikan maupun konsumsi produk yang lain yang berbahan ikan. Ketika perhitungan konsumsi ikan menyertakan konsumsi produk turunan, kemudian mendorong data konsumsi ikan menjadi lebih besar.

    Begitu juga data soal kebutuhan dan ketersediaan garam nasional. Supply and demand garam yang terputus karena ketiadaan neraca garam menjadi sinyal bahwa mekanisme pendataan produk pada tingkat petambak garam dan kebutuhan industri tidak sinkron.

    Lemahnya tata kelola data bidang perikanan dan kelautan yang kemudian sering menjadi sumber disrupsi tata kelola termasuk ekonomi, maka menjadi sangat urgen untuk segera dilakukan pembenahan.

    Pembenahan data dan ketertelusuran data dapat dilakukan dengan beberapa langkah startegis seperti (1) menyiapkan instrumen pendataan yang tepat, (2) meningkatkan dan mengoptimalkan kemampuan SDM, (3) menyusun mekanisme ketertelusuran dan ketertelacakan data mulai dari sumber data, (4) melakukan sinkronisasi antarlembaga untuk termasuk sinkronisasi data yang dikelola pemerintah dengan pihak lain.

    Pertama, terkait instrumen pengumpulan data, saat ini seharusnya sudah bisa menggunakan aplikasi daring berbasis jaringan Jenis jenis ikan hasil tangkapan harusnya sudah memiliki sistem databased ber-koding sehingga ketika pencatatan di tempat pelelangan ikan (TPI), tidak ada jenis yang tidak terdata. Mekanisme koding inilah kemudian yang membantu mempercepat deliver data ke sistem sentral untuk diproses sebagai data pencatatan aktual. Selanjutnya Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) sudah dapat menggunakan data tersebut untuk analisis kebijakan.

    Kedua, terkait kualitas SDM yang harus ditingkatkan adalah tanggung jawab dalam mengumpulkan data di titik-titik pendaratan ikan. data bukan sekadar perihal keberadaan, tapi juga validitas data tersebut.

    Ketiga, dalam ketertelusuran data sebenarnya sejalan dengan penguatan tanggung jawab SDM. Jika penempatan SDM pada titik sumber data sudah dilakukan dengan tanggung jawab, error yang terjadi juga akan terpantau dengan cepat sehingga proses evaluasi cepat dilakukan.

    Keempat, pentingnya sinkronisasi data dengan berbagai pihak. Baik itu pemerintah daerah, pelaku usaha penangkapan, pembudi daya, pengelola logistik, pabrik pakan, sociopreneur dan milenial, perguruan tinggi, pabrik pakan, restoran dan hotel, maupun pasar modern. Sinkronisasi bukan untuk memastikan proses pencatatan pada proses produksi terukur sampai ke konsumen.

    Sengkarut permasalahan tata kelola data perikanan, harus direspons cepat dengan digitalisasi. Kehadiran revolusi 4.0, pelaku startup dan kaum milenial harus dioptimalkan sebagai modal untuk memulai pembangunan perikanan presisi.

    Digitalisasi perikanan berkelanjutan menjadi key word yang disiapkan. Digitalisasi perikanan berbasis Big data diharapkan dapat membuktikan secara ilmiah, serta mampu menjawab permasalahan kelautan dan perikanan dengan solusi yang tepat.

    Sumber: https://www.kompasiana.com/nawawimnoer/6032781d8ede4802e24c2162/digitalisasi-perikanan-berkelanjutan-di-era-revolusi-industri-4-0?page=3

    No comments

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad